Pengadaan Barang Jasa

LKPP Sosialisasikan Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah

2011-08-30T07:09:00.001-07:00

LKPP Socialize Direct Appointment for Government Vehicles
source: www.lkpp.go.id

Rules on the appointment of Direct Government Procurement Vehicles can be studied further in:
Rule No. 6 Head LKPP Year 2011 on Guidelines for Appointment Direct Government Procurement Vehicles in the Environment Ministry / Institution / Work Unit Regional / Other Agencies
As a follow up to the signing of the Letter of Appointment of Direct Cooperation Agreement between the Government Vehicle Procurement Policy Institute / Government Services (LKPP) with representatives of motor vehicle providers / sole agent (ATPM) on May 27, 2011, today Wednesday 10 / 8 LKPP held socialization direct appointment of government vehicles to all ministries / institutions / Regional / agencies.

For more details, please download here:

Perka LKPP No.6 tahun 2011

or here:

Perka tentang Penunjukan Langsung Kendaraan GSO untuk pemerintah

Penunjukan langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 pasal 38 huruf e dan Peraturan Kepala LKPP No. 6 Tahun 2011 tentang pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus pemerintah.

Pengadaan Kendaraan untuk Pemerintah telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat melalui Portal Pengadaan Nasional (INAPROC) yang dapat diakses melalui website LKPP www.lkpp.go.id dan atau melalui http://inaproc.lkpp.go.id/inaproc atau website masing-masing penyedia barang/jasa.

Sedangkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah itu sendiri merupakan kontrak payung antara LKPP dengan Penyedia Kendaraan Pemerintah (ATPM). Surat ini bertujuan sebagai pedoman dan aturan bagi K/L/D/I dalam melakukan penunjukan langsung pengadaan kendaraan pemerintah. Dalam SPK juga memuat spesifikasi dan acuan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) agar pengadaan kendaraan pemerintah sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan.

Perjanjian kerjasama penunjukan langsung pengadaan kendaraan pemerintah berlaku 1 tahun, yaitu sampai 31 Desember 2011. Sedangkan kesepakatan harga antara LKPP dengan penyedia (ATPM/Dealer dan Subdealer) berlaku selama satu bulan dan menjadi harga acuan di INAPROC.

Harga perkiraan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan acuan HPS dengan memperhatikan Peraturan Daerah mengenai tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di daerah masing-masing serta ongkos kirim. Selanjutnya Unit Layanan pengadaan (ULP) melakukan survey untuk negosiasi harga.

Penunjukan langsung kendaraan pemerintah dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan fitur Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) terbaru versi 3.2.4.

Saat ini ada 9 merk dengan berbagai tipe kendaraan yang telah bekerja sama dengan LKPP, antara lain Suzuki, Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Ford, Mazda, KIA, Nissan, dan Isuzu. [Ayi]

Contract Template

2011-08-21T06:25:00.000-07:00

Template Kontrak Konstruksi

Difficulty making the 54-year contract perpres 2010 version on the Procurement of Goods / Services?

Please download the template version of the 2011 contract on the link below, new construction contracts that made the 2011 version.

This template is made simple in Exel format, simply fill out the front, then another document will follow.
Contract template can download here

https://sites.google.com/site/pengadaanbarangjasa/contract-template-2011

Usaha Kecil dalam Pengadaan Barang Jasa

2010-11-14T07:52:00.000-08:00

Salah satu berita yang paling menggembirakan dalam perubahan keppres 80 ke perpres 54 tahun 2010 adalah nilai paket usaha kecil yang mengalami perubahan batas nilai, dari semula sampai dengan nilai 1 (satu) Milyar, menjadi 2,5 (Dua Koma Lima) Milyar atau Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah.

Kriteria tentang usaha kecil diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa definisi usaha kecil adalah sebagai berikut;

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Untuk lebih jelasnya peraturan tentang usaha mikro, kecil dan menengah dapat di download pada link di bawah ini:

Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sehingga dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sudah jelas aturan yang dipakainya; selain menggunakan perpres 54 tahun 2010, jangan lupa juga untuk melihat peraturan lainnya yang terkait dengan kualifikasi usaha calon penyedia barang/jasa.

Pengadaan yang Ramah Lingkungan

2010-11-14T06:24:00.000-08:00

Pengadaan yang ramah lingkungan (sustainable public procurement) adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan barang/jasa KLDI sehingga keseluruhan tahapan proses pengadaan memberikan manfaat tidak hanya untuk KLDI tapi juga untuk masyarakat dan perekonomian dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan.

Konsep pengadaan yang ramah lingkungan dapat diterjemahkan dalam dokumen Pemilihan berupa persyaratan yang mengarah kepada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pengadaan yang ramah lingkungan dalam perpres 54 tahun 2010 memang masih bersifat Introduksi atau hanya sekedar perkenalan saja, namun tidak ada salahnya ditindak lanjuti dengan mulai memperhatikan peraturan yang terkait dengan istilah "ramah lingkungan".

Peraturan-peraturan terbaru yang mengatur tentang Lingkungan Hidup dan ramah lingkungan antara lain:
Undang Undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
atau yang terkait dengan Jasa Konstruksi salah satunya ada pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 08 tahun 2010 tentang Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan.

Ayo mari kita mulai Pengadaan yang Ramah Lingkungan, dengan mulai menerapkan prinsip-prinsip yang mendukung terhadap pelestarian Lingkungan Hidup sehingga kerusakan lingkungan dapat mulai diminimalisir dari sekarang. Hal ini bisa kita mulai dengan menggunakan atau mengadakan (pengadaan) barang atau jasa yang memiliki perhatian baik secara langsung atau tidak langsung terhadap pelestarian, perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Persyaratan ini dapat kita masukkan di dalam dokumen pengadaan dengan memberikan nilai lebih atau "lebih disukai" terhadap peserta lelang atau calon penyedia barang/jasa yang memberikan perhatian terhadap barang/jasa yang ramah lingkungan.
Contoh dari Dokumen Pengadaan (komputer/IT) yang sudah menerapkan konsep ramah lingkungan dapat di download disini:
SP guidelines office IT - Product Sheet - final.pdf

What is Sustainable Public Procurement?

“Sustainable Procurement is a process whereby organisations meet their needs for goods, services, works and utilities in a way that achieves value for money on a whole life basis in terms of generating benefits not only to the organisation, but also to society and the economy, whilst minimising damage to the environment.”*

Sustainable Procurement seeks to achieve the appropriate balance between the three pillars of sustainable development i.e. economic, social and environmental.

Economic factors include the costs of products and services over their entire life cycle, such as: acquisition, maintenance, operations and end-of-life management costs (including waste disposal) in line with good financial management;
Social factors include social justice and equity; safety and security; human rights and employment conditions;
Environmental factors include emissions to air, land and water, climate change, biodiversity, natural resource use and water scarcity over the whole product life cycle.

*Definition adopted by the Task Force on Sustainable Public Procurement led by Switzerland (membership includes Switzerland, USA, UK, Norway, Philippines, Argentina, Ghana, Mexico, China, Czech Republic, State of Sao Paolo (Brazil), UNEP, IISD, International Labor Organization (ILO), European Commission (DG-Environment) and International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) and adopted in the context of the Marrakech Process on Sustainable Production and consumption led by UNEP and UN DESA

sources: http://www.unep.fr/scp/procurement/whatisspp/

Pemberlakuan Perpres 54 tahun 2010

2010-11-13T01:12:00.001-08:00

Dengan berlakunya aturan baru tentang pengadaan barang jasa pemerintah maka sesuai dengan aturan lain-lain dalam perpres 54/2010, dinyatakan bahwa:

1. Perpres 54/2010 berlaku sejak 6 Agustus 2010;

2. Pengadaan yg dilaksanakan sebelum 1 Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keppres80/2003.

3. Pengadaan yang sedang dilaksanakan berdasarkan Keppres80/2003, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keppres80/2003.

4.Perjanjian/Kontrak yg telah ditandatangani berdasarkan Keppres80/2003, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.

5.Keppres 80/2003 dicabut mulai 1 Januari 2011.

Jadi secara full peraturan baru tentang pengadaan barang jasa ini akan dimulai pada 1 Januari 2011, pengadaan yang dilakukan sebelum tanggal tersebut dapat berpedoman pada keppres 80/2003 atau kalau sudah siap lebih baik menggunakan peraturan baru ini.

Sedangkan pengadaan atau kontrak yang sudah dilaksanakan dengan keppres 80/2003 maka dilanjutkan dengan tetap berdasarkan pada keppres 80/2003.

Pengumuman Pengadaan (Pengumuman Lelang) di surat Kabar

2010-11-13T00:57:00.000-08:00

Dengan berlakunya perpres 54 tahun 2010 maka pengumuman untuk pengadaan barang jasa cukup dilakukan di Website eprocurement atau website K/D/L/I (kemetrian dinas lembaga instansi) masing-masing dan tidak perlu di tayangkan di koran (media massa) baik propinsi atau pun koran nasional.

Ketentuan tentang pengumuman lelang ini berlaku untuk semua jenis metoda pengadaan dan semua jenis barang/jasa. Dengan berlakunya ketentuan ini maka biaya pengumuman dalam Rencana Anggaran dapat dihapuskan.

Namun ada sedikit pengecualian untuk pengadaan non kecil (besar), dimana untuk sampai denga bulan Juli 2011, maka tetap harus melakukan pengumuman lelang di koran Tempo, hal ini dikarenakan adanya pernyataan pada halaman-halaman terakhir perpres 54 tahun 2010 yang berbunyi:

Pengumuman di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.

Karena kontrak Koran Tempo sampai dengan Juli 2011, maka tentunya ketentuan ini haruslah diberlakukan.

Pengadaan Langsung

2010-10-31T19:39:00.000-07:00

Istilah Pengadaan Langsung baru diperkenalkan dalam Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa. Pengadaan langsung digunakan untuk semua jenis pengadaan barang/jasa dengan melakukannya langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.

Pengadaan Langsung tidak dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) tetapi cukup ditunjuk 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan untuk melakukan pengadaan terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa.

Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai tinggi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

Pengadaan Langsung dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
teknologi sederhana;
risiko kecil; dan/atau
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orangperseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil.

Metode pengadaan ini sebenarnya hampir sama dengan Metode Penunjukan Langsung pada peraturan sebelumnya (keppres 80) yang memperbolehkan melakukan pengadaan langsung terhadap satu penyedia untuk pekerjaan sederhana yang bernilai paling tinggi Rp. 50 juta. Dengan Peraturan terbaru Perpres 54 tahun 2010, aturan Penunjukan Langsung dimodifikasi dengan tidak memunculkan batasan nilai didalamnya, sehingga sebagai gantinya munculah isitlah Pengadaan Langsung.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berubah!

2010-10-30T08:20:00.000-07:00

Perpres 54 tahun 2010 merubah tata cara pengadaan barang/jasa yang sebelumnya diatur dalam keppres 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, perubahan tersebut salah satunya adalah dalam metode pemilihan penyedia barang/jasa.

Dalam pengadaan barang/jasa terdapat proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang memiliki tata cara berbeda untuk masing-masing jenis pengadaan, dalam perpres 54 tahun 2010 pemilihan penyedia barang/jasa diatur sebagai berikut:

A. Pengadaan Pekerjaan KONSTRUKSI

1. Pelelangan Umum ; pada prinsipnya semua pemilihan penyedia pengadaan jasa konstruksi dilakukan melalui metode Pelelangan Umum

2. Pemilihan Langsung ; untuk pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi rp. 200 juta

3. Pengadaan Langsung ; untuk pekerjaan dengan ketentuan; merupakan kebutuhan operasioan K/D/L/I, teknologi sederhana, resiko kecil dan bernilai paling tinggi rp. 100 juta dapat dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung.

4. Pelelangan Terbatas ; apabila diyakini penyedianya terbatas dan pekerjaan kompleks maka dapat dilakukan dengan hanya mengundang peserta pengadaan yang diyakini mampu dengan cara Pelelangan Terbatas.

5. Penunjukan Langsung

B. Pengadaan BARANG/JASA LAINNYA

1. Pelelangan Umum ; pada prinsipnya semua pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa lainnya dan juga pekerjaan konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Umum.

2. Pelelangan Sederhana ; untuk pengadaan barang/jasa yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp. 200 juta.

3. Pengadaan Langsung ; untuk pekerjaan yang merupakan kebutuhan operasioan K/D/L/I, teknologi sederhana, resiko kecil dan bernilai paling tinggi rp. 100 juta.

4. Penunjukan Langsung

5. Kontes/Sayembara
Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. Sayembara digunakan untuk pengadaan Jasa Lainnya.

Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang.

-

C. Pengadaan JASA KONSULTANSI

1. Seleksi Umum ; semua pengadaan jasa konsultansi pada prinsipnya dengan Seleksi Umum.

2. Seleksi Sederhana; dapat dilakukan untuk pengadaan jasa konsultansi yang bersifat sederhana dan bernilaipaling tinggi Rp. 200 Juta.

3. Pengadaan Langsung; nilai pekerjaan paling tinggi Rp. 50 Juta.

4. Penunjukan Langsung;

5. Sayembara

Keadaan untuk Metoda Penunjukan Langsung

2010-03-08T16:42:00.000-08:00

PENUNJUKAN LANGSUNG (PL)

Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

Bagaimanakah Keadaan tertentu atau Keadaan Khusus tersebut yang menyebabkan bisa dilakukannya Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang Jasa tersebut

I. Keadaan Tertentu
Keadaan tertentu, yaitu:

(1) penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam; dan/atau

(2) pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
Kriteria PL – Keadaan Tertentu

(3) pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan:
(a) untuk keperluan sendiri; dan/atau
(b) teknologi sederhana; dan/atau
(c) resiko kecil; dan/atau
(d) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil.

Kriteria PL – Perpres utk Pilkada, Rekonstruksi NAD, Nias

(4) Pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau

(5) Pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.
Kriteria PL – Perpres utk Pilkada, Rekonstruksi NAD, Nias
Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) meliputi:
a. pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006;
b. pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya.
Kriteria PL – Perpres utk Pilkada 2006

(6) pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang diselenggarakan sampai dengan bulan Desember 2006 berdasarkan peraturan perundangundangan. Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan Kartu Tanda Penduduk, pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

II. Kondisi (Barang/Jasa) Khusus
Pengadaan barang/jasa khusus, yaitu:

(1) pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau

(2) pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau

(3) merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
Kriteria PL – Barang/Jasa Khusus

(4) pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya.

Kriteria PL – Perpres Pelayanan Kesehatan

(5) Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

Jadi berapapun nilainya, apabila memenuhi kondisi tertentu dan kondisi khusus seperti di atas ini maka bisa dilakukan dengan Penunjukan Langsung.

Kemudian apabila nilainya di bawah 50 juta, boleh Penunjukan Langsung? ya boleh-boleh saja selama persyaratan kondirinya terpenuhi seperti pada point (3) di atas, tapi ingat prinsip pengadaan barang jasa, kalau bisa lelang kenapa harus PL? sehingga kalau misalnya di kantor ada beberapa paket yang sama atau sejenis kemudian bisa disatukan sehingga bisa dilelangkan... so kenapa harus PL? misalkan pengadaan ATK pada semua bidang/seksi di suatu kantor/dinas/OPD, kenapa harus masing-masing bidang/seksi melakukan PL untuk pembelian komputer, kalau dijumlahkan total komputernya bisa lebih dari 5 unit? atau percetakan/pengandaan buku, kalau di suatu kantor ada beberapa paket pekerjaan percetakan/penggandaan buku produk hasil dinas mereka yang nilainya masing-masing misalmnya kisaran 10-30 juta, kalau ada beberapa paket yang sama atau sejenis, so kenapa harus ada banyak dokumen Penunjukan langsung di kantor itu? kan ada kontrak Multi PPK, buat apa atuh kontrak itu kalau beberapa pekerjaan yang berbeda PPK tidak bisa disatukan...

Happy Tender!!

Penulis: heldi yudiyatna - www.heldi.net

Praktisi dan Instruktur Pengadaan Barang Jasa

Perubahan Keppres 80 tahun 2003

2010-01-28T04:57:00.000-08:00

Pada bulan Februari ini Revisi atau Perubahan yang ke-8 terhadap Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan dikeluarkan oleh Pemerintah.

Beberapa Perubahan yang menarik dari Revisi Keppres ini adalah:

- Penunjukan langsung (PL) dilakukan untuk nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan/atau melaksanakan pembelian langsung dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Istilah Pemborongan diganti menjadi Pekerjaan Konstruksi, yaitu seluruh pekerjaan yang berh dengan pembuatan, pembangunan, pembangunan kembali (rekonstruksi), perekayasaan, pembongkaran, reparasi atau renovasi bangunan, pekerjaan persiapan lokasi, penggalian, pemasangan, pemancangan, instalasi peralatan, perakitan, dekorasi dan penyelesaiannya, pemboran, pemetaan, investigasi gempa, dan pekerjaan semacamnya

- Muncul istilah Usaha mikro yaitu usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dalam Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- Pemilihan langsung dilakukan untuk pekerjaan bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) sebelumya sampai dengan 100 juta

- Seleksi langsung adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi untuk pekerjaan dengan bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 ( dua ratus juta rupiah) sebelumnya sampai dengan 100 juta.

- Muncul istilah baru yaitu Pembelian Langsung adalah pembelian terhadap barang/jasa yang terdapat di pasar berdasarkan harga pasar. Pembelian langsung adalah salah satu metode pengadaan barang/jasa yang digunakan hanya untuk pengadaan kebutuhan operasional sehari-hari.

- Panitia memutuskan siapa yang menjadi pemenang, sebelumnya oleh PPK
Tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pengadaan/ULP meliputi sebagai berikut:
c. menandatangani pakta integritas setelah menerima surat pengangkatan;
d. menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan, jadwal, tata cara pelaksanaan
dan lokasi pengadaan yang telah disetujui PPK;
e. menetapkan hasil pengadaan yang dilaksanakan;
f. mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui website K/L/D/I masing-masing,
dan/atau melalui website pengadaan nasional atau dengan pengumuman sekurangkurangnya
di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi;
g. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
h. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
i. menunjuk dan menetapkan pemenang lelang;
j. menyerahkan seluruh dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK dan
PA/KPA;
k. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPK

Beberapa Perubahan lainnya antara lain:

1. PHLN (hibah) yang semula harus mengikuti ketentuan Keppres selama tidak bertentangan dengan ketentuan pemberi pinjaman/hibah menjadi mengikuti ketentuan dalam Perpres ini secara utuh.

2. Menambahkan 4 (empat) kebijakan umum (pasal 4), yaitu mengenai:
- Industri strategis, alutsista dan almatsus;
- Pemanfaatan SDA dan LH secara berkelanjutan;
- Penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- Pengumuman rencana pengadaan di awal tahun anggaran.

3. Selain lampiran ditambahkan juga SBD (Standar Bidding Document), Tata cara pengadaan, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Perpres, akan diuraikan dalam 2 set dokumen pendukung, yaitu:
- Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- Standar Dokumen Pengadaan (Standard Bidding Document).
Kedua dokumen tersebut merupakan Keputusan Kepala LKPP

4. Tugas Panitia sampai dengan menetapkan pemenang, bukan hanya mengusulkan (lebih berat nih). Panitia wajib dibentuk untuk nilai paket di atas 100 juta (asalnya 50jt).

5. PPK tidak wajib bersertifikat…

6. Penyedia BJ wajib menyerahkan SKF (surat keterangan fiskal)

7. PL sd 100 jt, Pemilihan/Seleksi Langsung sd 200 jt

8. Batas harga penawaran pada HPS (sebelumnya pagu anggaran).

9. Jaminan harus dari Bank dan JAMINAN PENAWARAN Ditiadakan.

10. Istilah Jasa Pemborongan menjadi Jasa Konstruksi.

Untuk lebih lengkapnya dapat di download disini;

Download Materi Perubahan Keppres (perpres 2009)

Sebagai referensi tambahan berikut adalah tulisan dari:

blog eproc denpasar kota (http://eprocdenpasarkota.wordpress.com)

Revisi tersebut dilatarbelakangi beberapa pertimbangan, antara lain karena semakin berkembangnya praktik demokrasi dan otonomi daerah yang perlu disikapi dengan pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada Pengguna Anggaran, baik di Pusat maupun di Daerah. Selain itu, berkembangnya teknologi informasi dan transaksi elektronik telah dan akan mengubah praktik bisnis di kalangan masyarakat luas, dan ini harus kita sikapi dengan aturan-aturan yang mendorong pelaksanaan E-Procurement atau pengadaan secara elektronik. Perubahan lingkungan internasional juga ikut mempengaruhi, seperti adanya Paris Declaration 2005 dan Jakarta Committment 2009 dimana pengadaan yang berasal dari pinjaman maupun hibah luar negeri dilaksanakan dengan aturan negara setempat. Semangat ini harus kita respons dengan berbagai aturan baru yang semakin mengikuti atau setara dengan best practices yang berlaku secara internasional pula.

Apabila dibandingkan Keppres 80/2003 yang berlaku sekarang dengan Rancangan Perpres yang sebentar lagi akan kita bahas bersama, maka akan dijumpai sekitar 30 butir perbedaan. Perbedaan-perbedaan itu secara prinsipiil dapat dikelompokkan ke dalam empat pokok bahasan.

Yang pertama menyangkut ruang lingkup; Pengadaan yang akan diatur tidak hanya yang bersumber dari APBN dan APBD saja, tetapi juga yang berasal dari hibah maupun pinjaman luar negeri. Selain itu, tata cara pengadaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Perpres akan diuraikan dalam dua set dokumen pendukung, berupa Tata Cara Pelaksanaan dan Standar Dokumen Pengadaan yang formatnya user friendly, untuk memudahkan pengguna maupun penyedia barang/jasa. Kedua dokumen pendukung ini akan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala LKPP, sehingga mudah disesuaikan apabila diperlukan perubahan administrasi maupun teknis operasional, dengan tetap berpedoman pada substansi pengaturan di dalam Perpres.

Yang kedua menyangkut perubahan organisasi pengadaan; Dari berbagai masukan dan telaah yang kami lakukan, tugas dan tanggung jawab PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen selama ini dianggap terlalu berat, mulai dari tahap perencanaan pengadaan, penetapan hasil pelelangan, dan harus bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan yang dilaksanakannya. Dalam Rancangan Perpres yang baru, tugas dan tanggung jawab pengadaan akan didistribusikan kepada tiga pihak utama sesuai dengan kewenangannya, yaitu: Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) sebagai penanggung jawab utama; PPK sebagai pejabat struktural yang diberi kuasa oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan; dan Panitia/atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diberi kuasa oleh PA/KPA untuk melaksanakan pelelangan atau seleksi termasuk mengesahkan/menetapkan hasil pelelangannya.

Yang ketiga menyangkut perbedaan atau penambahan aturan; Perubahan dimaksud pada prinsipnya diarahkan untuk mempercepat proses pengadaan, mendelegasikan kewenangan ke Pengguna Anggaran, mengurangi barrier to entry, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat. Beberapa contoh yang bisa disebut antara lain: besaran nilai untuk penunjukan langsung diusulkan untuk berubah, dari 50 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah; penghapusan jaminan penawaran; jaminan pelaksanaan harus dari bank umum; total harga perkiraan sendiri (HPS) harus diumumkan secara terbuka; wajib melaksanakan E-Procurement mulai tahun 2011; mengurangi preferensi harga; pengaturan khusus untuk alutsista TNI dan almatsus Polri; pengaturan khusus untuk pengadaan di luar negeri; dan lain sebagainya.

Yang keempat menyangkut klarifikasi terhadap ketentuan-ketentuan yang selama ini sering ditafsirkan terlalu luas atau bahkan membingungkan; Antara lain, tentang besaran uang muka; keadaan kahar (force majeur); sanggah dan sanggah banding; klausul penyesuaian harga (price adjustment) yang sering dianggap sebagai ketentuan tentang eskalasi; dan lain sebagainya.

Tender Rp 2,5 Milyar Hanya untuk UKM

2010-01-24T22:07:00.000-08:00

Kabar yang menggembirakan untuk para pengusaha kecil dan memengah. Dimana dalam revisi keppres 80/2003 tentang pengadaan barang jasa yang akan dikeluarkan pemerintah mendorongkrak nilai paket tender pengadaan barang dan jasa pemerintah khusus untuk usaha kecil dan menengah (UKM), termasuk koperasi kecil.

Revisi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebut, tender bernilai sampai Rp 2,5 miliar diperuntukkan bagi usaha kecil atau UKM, dimana sebelumnya hanya Rp 1 miliar. Jadi, perusahaan menengah atas tidak boleh mengikuti lelang dengan nilai barang atau jasa hingga Rp 2,5 miliar. Kecuali, paket pengadaan itu menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh UKM.

Kementerian Negara Koperasi dan UKM serta seluruh Dinas Koperasi dan UKM di daerah wajib menyebarluaskan informasi mengenai peluang bagi usah kecil, termasuk koperasi kecil, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ini. Mereka juga harus menyusun daftar peluang tersebut.

Perubahan ketentuan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk pengusaha kecil dan menengah. Ini adalah kesempatan yang diharapkan bisa menjadi pendorong bagi UKM untuk bisa terus berkembang,

Selain aturan tender untuk UKM, pemerintah juga mengubah berbagai ketentuan pengadaan barang dan jasa lainnya. Contoh, mekanisme pengumuman tender. Informasi soal lelang akan dimuat dalam satu portal resmi agar lebih hemat dan transparan. Pengumuman tidak lagi dilakukan melalui koran, tetapi melalui website/internet.

Pada Rabu (21/1) ini, pemerintah akan melakukan finalisasi terakhir draf revisi Keppres Nomor 80/2003. Jika lancar. Paling lambat pada 27 Januari 2010 nanti, draf revisi tersebut sudah masuk ke Sekretariat Kabinet untuk mendapatkan pengesahan dari Presiden.

Usaha Kecil ata Broker Kecil

2010-01-14T23:54:00.000-08:00

Dalam Kontrak pengadaan barang jasa sebenarnya hanya dikenal dua pihak secara tekstualnya, yaitu pihak pertama yaitu PPK (pejabat pembuat komitment) dan pihak kedua yaitu penyedia barang/jasa. Namun kerancuan muncul dalam bahasa sehari-hari yaitu adanya istilah pekerjaan yang dipihak ke-tiga-kan, siapa pihak ketiga? padahal di kontrak kan hanya ada pihak pertama dan kedua saja? Istilah ini memang salah-salah benar-benar, ya bisa dikatakan salah karena memang tidak ada pihak ketiga dalam klausul kontrak, namun bisa dikatakan benar juga sih, karena seringkali yang dikontrak itu siapa dan yang mengerjakan ternyata beda lagi perusahaan dan orangnya, ya itu dia pihak kedua yang dapat proyek dan pihak ketiga yang mengerjakan.

Hal ini sering terjadi dalam pengadaan barang jasa baik pengadaan barang, jasa konsultansi, atau jasa konstruksi. Dalam kasus pengadaan barang, yang menang perusahaan yang memiliki SIUP dan persyaratan administrasi lengkap, sedangkan yang mengerjakan adalah agen atau distributor dari barang yang diadakan. Contoh dalam pengadaan komputer, yang menang perusahaan yang sebenarnya core bisnisnya bukan di komputer tapi bisa menang tender, akhirnya pengerjaannya oleh perusahaan atau pengusaha yang sebenarnya inilai usaha kecil yang harus diupayakan ditingkatkan peranannya, seperti agen atau toko komputer yang benar-benar berbisnis dalam usaha komputer.
Yang paling parah adalah dalam pengadaan jasa konstruksi, berani bertaruh lah, berapa banyak perusahaan di daerah dalam bidang jasa konstruksi yang memang benar-benar adalah pengusaha di bidang konstruksi, dalam artian benar-benar punya tenaga ahli konstruksi, punya alat-alat untuk konstruksi, punya kantor yang representatif, punya visi dan misi kuat dalam pengembangan perbaikan serta kemajuan dalam jasa konstruksi??!! berapa coba, yang paling banyak adalah pengusaha-pengusaha yang berduit banyak atau berkolega serta bersaudara banyak dengan orang kuat baik di pemerintahan atau non pemerintahan, yang mempunyai perusahaan dengan persyaratan lengkap mulai dari SIUP, Asosiasi Jasa Konstruksi, LPJK, beragam sertikat tenaga ahli, dsb sehingga benar-benar memenuhi persyaratan untuk mengikuti dan memenangkan pengadaan jasa konsutruksi.
Oke mereka menang tender/lelang, tapi selanjutnya lihat, siapa yang bekerja di lapangan? yang bekerja adalah mandor-mandor yang menjadi layer di bawah para pemenang tender. Okelah para mandor tersebut sudah benyak pengalamannya dalam pekerjaan konstruksi jalan atau bangunan, tapi dari segi keinlmuannya kebanyakan sih kurang mumpuni, mending kalau dia berasal dari STM bangunan atau sejenisnya yang berhubungan dengan konstruksi, tapi kalau dari yang lainnya, apa bisa nyambung dengan keinginan pemilik pekerjaan?
Nah inilah yang dinamakan pihak ketiga...
Jadi siapa yang ditingkatkan peranannya, pengusaha kecil atau broker kecil yang lama kelamaan menjadi Calo Besar seperti yang ada di daerah-daerah sekarang ini??
Coba lihat pengusaha-pengusaha besar yang notabene mempunyai SIUP dan SBU besar di daerah, apakah punya kantor yang standar untuk sebuah kantor pemborong, apakah punya alat untuk jasa konstruksi, apakah punya staf tetap sebagai tenaga ahli atau tenaga administrasi serta lainnya?
Bener nih "Usaha Kecil"???
Silahkan Anda lihat sendiri jawabannya di lapangan...

Revisi Kerpres No.80 Tahun 2003

2010-01-08T09:25:00.000-08:00

Pemerintah telah menyiapkan revisi Perpres No.80 Tahun 2003 mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Salah satu poin penting dari revisi itu antara lain adalah menaikkan batas maksimal pengadaan barang dan jasa pemerintah yang boleh ditunjuk langsung alias tanpa tender dari maksimal Rp 50 juta menjadi maksimal Rp 100 juta.

"Yang baru misalnya penunjukan langsung tidak lagi 50 (Rp 50 juta) tapi sampai 100 (Rp 100 juta)," kata Wakil Menneg PPN/Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo
saat ditemui usai pelantikannya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1/2010).

Lukita menjelaskan revisi Perpres pengadaan barang dan jasa pemerintah ini bertujuan untuk mempermudah proses penyerapan anggaran APBN pemerintah di
kementerian dan lembaga termasuk mengenai memperlonggar batas maksimal penunjukan langsung.

"Tujuannya adalah debottlenecking , menghilangkan pasal-pasal yang multi tafsir, yang prosesnya mempercepat penyerapan anggaran," jelas Lukita.

Dalam revisi Kerpres 80 ini juga akan tetap mengatur mengenai preferensi harga bagi penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan batas hingga 30%. Ketentuan ini berlaku bagi barang-barang yang memenuhi komponen lokal minimal 40%.

Dikatakannya dua Perpres, yaitu Perpres No.67 tahun 2005 tentang kerja sama pemerintah dengan badan usaha swasta atau public private partnership (PPP) dalam
penyediaan infrastruktur, dan Perpres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah akan segera lampung sebelum program 100 hari pemerintah.

"Yang 67 sudah hampir selesai, yang 80 memerlukan satu kali rapat lagi, setelah itu disampaikan ke Bu Menteri, untuk diselesaikan," ucapnya.

Sumber: Detik FInance (detik.com)

Informasi Pengadaan Barang Jasa

2010-01-08T09:20:00.000-08:00

Berita Gembira bagi para pembaca yang ingin belajar tentang pengadaan barang/jasa.
Sekarang sudah ada website yang menyediakan fasilitas untuk belajar pengadaan barang jasa secara online, gak percaya... cek aja homepagenya di:
www.pengadaan.info

Semoga Bermanfaat

Dokumen Pengadaan Barang Jasa

2008-12-18T12:51:00.001-08:00

Dokumen Pengadaan Barang Jasa yang disediakan Panitia Lelang, merupakan pedoman utama yang digunakan selama proses pelelangan, yang mengatur mulai dari tata cara pemilihan penyedia jasa, instruksi kepada peserta lelang, tata cara pembuatan dokumen penawaran, jadual pelelangan sampai dengan bentruk draft kontrak yang akan ditandatangani oleh pemenang nanti.
Selama ini masih banyak beredar bentuk dokumen pengadaan yang masih memakai format lama, dengan ciri-ciri umum masih berformat pasal-pasal, belum terstruktur dengan baik dan yang paling penting adalah masih banyak kekurangannya terhadap persyaratan sebuah dokumen pengadaan yang dipersyaratkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor. 80 tahun 2003 (Lampiran I BAB I Huruf F).
Namun hal tersebut sebetulnya sejak dari tahun 2007, oleh Bappenas telah diberikan solusinya yaitu dengan tersedianya format baku dokumen pengadaan yang sudah sesuai dengan keppres 80-2003. Format dokumen ini disebut dengan Model Dokumen Pengadaan Nasional (MDPN). Contoh Dokumen pengadaan ini terdiri dari 7 model plus satu petunjuk untuk panitia pengadaan.
DOWNLOAD CONTOH DOKUMEN PENGADAAN NASIONAL

1. MDPN Jasa Pengadaan Barang Pasca Kualifikasi
2. MDPN Jasa Pengadaan Barang PRA Kualifikasi
3. MDPN Jasa Konsultansi
4. MDPN Jasa Pemborongan Pasca Kualifikasi
5. MDPN Jasa Pemborongan Pasca Kualifikasi
6. MDPN Jasa Lainnya Pasca Kualifikasi
7. MDPN Jasa Lainnya PRA KUalifikasi
8. Pedoman Panitia

Bagi yang memerlukannya silahkan download dengan men klik pada link di atas.
Panitia lelang tinggal mengedit model tersebut sesuai dengan kebutuhannya, mulai dari jadual pelaksaan, nama, alamat ppk dan panitia, sistem evaluasi, sistem pemasukan penawaran, dan sebagainya.

Sebagai Dasar Hukum berikut adalah persyaratan dalam keppres tentang dokumen pengadaan.
Keppres no. 80 tahun 2003 - Lampiran I BAB I Huruf F.

f.Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa sekurang-kurangnya memuat:

1)Undangan kepada penyedia barang/jasa yang mendaftar dalam hal dilakukan pascakualifikasi/yang lulus prakualifikasi, sekurang-kurangnya memuat:
a)tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk memperoleh dokumen pengadaan dan keterangan lainnya;
b)tempat, tanggal, hari, dan waktu pemberian penjelasan mengenai dokumen pengadaan dan keterangan lainnya;
c)tempat, tanggal, hari, dan waktu penyampaian dokumen penawaran;
d)alamat tujuan pengiriman dokumen penawaran;
e)jadual pelaksanaan pengadaan barang/jasa sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa.

2)Instruksi kepada peserta pengadaan barang/jasa sekurang-kurangnya memuat :
a)umum : lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi peserta pengadaan barang/jasa, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan, dan peninjauan lokasi kerja;
b)isi dokumen pengadaan, penjelasan isi dokumen pengadaan, dan perubahan isi dokumen pengadaan;
c)persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan harga penawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlaku penawaran, surat jaminan penawaran, usulan penawaran alternatif oleh peserta pengadaan barang/jasa, bentuk penawaran, dan penandatanganan surat penawaran;
d)cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas akhir waktu penyampaian penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk;
e)prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi dokumen penawaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, koreksi aritmatik, konversi ke dalam mata uang tunggal, sistem evaluasi penawaran meliputi kriteria, formulasi dan tata cara evaluasi, serta penilaian preferensi harga;
f)penilaian kualifikasi dalam hal dilakukan pascakualifikasi, kriteria penetapan pemenang pengadaan barang/jasa, hak dan kewajiban pengguna barang/jasa untuk menerima dan menolak salah satu atau semua penawaran, syarat penandatanganan kontrak, dan surat jaminan pelaksanaan.

3)Syarat-syarat umum kontrak
4)Syarat-syarat khusus kontrak
5)Daftar kuantitas dan harga
6)Khusus untuk pengadaan barang, harga barang dalam negeri dan barang impor harus dipisahkan. Jika barang dalam negeri, harus dijelaskan apakah harga tersebut merupakan harga eks pabrik, eks gudang, atau di lapangan (on site stock), sedangkan untuk barang impor, harus dijelaskan apakah harga tersebut merupakan harga free on board (FOB) atau cost insurance and freight (CIF);
7)Spesifikasi teknis dan gambar
8)Bentuk surat penawaran
9)Bentuk kontrak
10)Bentuk surat jaminan penawaran
11)Bentuk surat jaminan pelaksanaan
12)Bentuk surat jaminan uang muka

g.Untuk pengadaan dengan pascakualifikasi dokumen pascakualifikasi dimasukkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa.
h.Untuk pengadaan jasa konsultansi dokumen pemilihan dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
i.Untuk kontrak yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, bila dianggap perlu, dalam dokumen pengadaan dapat dicantumkan ketentuan tentang penyesuaian harga (price adjustment) dan sekaligus dijelaskan rumus-rumus penyesuaian harga yang akan digunakan.
j.Dalam dokumen pengadaan harus dijelaskan metoda penyampaian dokumen penawaran dan jenis kontrak yang akan digunakan.
k.Dalam dokumen pengadaan harus memuat ketentuan tentang hubungan kontrak kerja dengan sub penyedia barang/jasa dan hak intervensi pengguna barang/jasa terhadap sub penyedia barang/jasa dalam hal-hal yang menyangkut :
1)pembayaran kepada sub penyedia barang/jasa;
2)hubungan langsung dengan sub penyedia barang/jasa dalam kaitan pelaksanaan pekerjaan.

======================
Ikuti Survey dengan imbalan $
$6.00 Welcome Survey After Free Registration!

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2008-12-17T05:51:00.001-08:00

Dasar untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH. Keputusan Presiden tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di dalamnya terdiri dari: IX BAB, 54 Pasal, Bagian Penjelasan, dan Lampiran I.
Penjelasan secara terinci tentang tata cara pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah dapat ditemukan pada bagian lampiran I, mulai dari BAB I Persiapan Pengadaan, BAB II Proses Pengadaan, BAB III Swakelola dan BAB IV tentang Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri.

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 (keppres RI no. 80 th. 2003) telah dirubah sebanyak 6 (enam) kali, diantaranya.
1. Perpres no. 61 tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Keppres nomor 80 tahun 2003.
2. Perpres no. 32 tahun 2005 tentang Perubahan Kedua keppres RI no. 80 th. 2003.
3. Perpres no. 70 tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga Keppres nomor 80 tahun 2003.
4. Perpres no. 8 tahun 2006 tentang Perubahan Keempat keppres RI no. 80 th. 2003.
5. Perpres no. 79 tahun 2006 tentang Perubahan Kelima keppres RI no. 80 th. 2003.
6. Perpres no. 85 tahun 2006 tentang Perubahan Keenam keppres RI no. 80 th. 2003.